Jum'at, 14 Desember 2018  

TENTANG DEWAN
  Halaman Utama
Daftar Anggota
Hak Dan Kewajiban
Tata Tertib DPRD
Alat Kelengkapan
Fraksi


BERITA
  Terkini
Sekretariat DPRD
Pimpinan
Paripurna
Panitia Khusus
Komisi
Badan Musyawarah
Badan Legislasi
Badan Kehormatan
Badan Anggaran
Aspirasi Masyarakat


PRODUK HUKUM


 
DPRD Desak Kegiatan Dinas PPA Pekanbaru Jangan Hanya Seremonial

Komisi
Kamis, 02/03/2017 - 04:08:53 WIB
suasana rapat kerja komisi III bersama Dinas PPA Pekanbaru
TERKAIT:
PEKANBARU -  Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, Rabu kemarin. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi, Dinas PPA diminta untuk memaparkan kegiatan.

Dalam rapat ini, Kepala Dinas PPA Wahyuddin didampingi beberapa Kabid dan Kasi, kepada Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi Ir Nofrizal MM, diterangkan bahwa kendala saat ini masih berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).

“Sebagai OPD baru, inilah kendala kita, termasuk masalah anggaran. Sementara ini kita akan fokus untuk membenahi ini,” terang Wahyuddin.

Dijelaskan Wahyuddin, sekitar 90 persen tenaga yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk di tahun ini, yakni Dinas PPA belum mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Saya sebagai Kadis perlu konsolidasi dalam segi program ketenagaan, potensi yang ada semua dimaksimalkan, kebetulan 90 persen tenaga kita ini baru semua, belum memahami secara utuh tupoksi. Maka kedepan yang menjadi focus kita bagaimana SDM ini bisa memahami tupoksi masing-masing secara luas sehingga bisa dikembangkan,” urai Wahyuddin saat dikonfirmasi usai rapat.

Selain masalah SDM, kata Wahyuddin, mengenai anggaran yang disediakan untuk dinas yang dikelolanya dinilai masih sangat kecil yakni lebih kurang Rp2,7 miliar total secara keseluruhan. “Bayangkan satu dinas mengurus kemasyarakatan hanya sekitar itu,” keluhnya.

Dengan anggaran sebesar itu, Wahyuddin mengaku kesulitan untuk berkreasi. Dimana, dinas yang basisnya masyarakat, yakni pemberdayaan anak dan perempuan, ia ingin mengetahui seluruh kasus itu sampai ke pihaknya, tentu memerlukan SDM yang handal dan anggaran yang cukup.

“Kantor kita sekarang tidak pas, seharusnya di kantor kita itu ada tempat bermain anak, kan ada forum anak, harus ada tempat representative agar bisa percontohan, ada tempat penitipan anak, karena TPA ini kan ada standar fisik dan non fisik, TPA ada namun yang mengasuh anak entah siapa, harusnya setiap TPA ada pengasuh yang mendapatkan pelatihan, karena mengasuh anak bukan sekedar memberi makan dan minum, namun bagaimana anak bisa berkembang dan diarahkan,” jelas Wahyuddin.

Kemudian yang menjadi perhatian juga, kata Wahyuddin organisasi yang menjadi ujung tombak mereka, yakni P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) saat ini berkantor di Masjid Raya Paripurna Pekanbaru Ar Rahman, dinilai tidak representative. Karena kawasan jilbab, Wahyuddin merasa risih karena kasus perempuan dan anak tidak hanya beragama Islam namun juga agama lain.

“Itu kan kawasan terbatas, masuk saja sudah terpampang kawasan wajib jilbab. Kasusnya tidak semua pakai jilbab, bagaimana non-muslim masuk ke sana, maka 2018 nanti kita harapkan bisa pindah kantor,” terang Wahyuddin.

Ketua Komisi III Nofrizal dikonfirmasi usai rapat menjelaskan, bahwa rapat ini kelanjutan dari hearing sebelumnya terkait kasus perempuan dan anak sebanyak 102 kasus yang ada di Polresta Pekanbaru. Menurut Nofrizal, kasus ini persoalan serius, karena jumlah 102 itu hanya yang dilaporkan, sementara yang tidak dilaporkan, mungkin saja berjumlah ribuan.

“Terbukti kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa, di situ ada Panti Jompo, ada penitipan anak juga, orang gila, dengan kasus ini kita gak boleh main-main. Apakah masih bisa dikatakan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak,” terang Nofrizal.

Maka atas kondisi itu, dia meminta agar Dinas PPA ini bisa difungsikan dengan baik, maka dimintalah ekspose kepada Komisi III yang membidangi social dan mitra kerja Dinas PPA. Namun dalam ekspos tersebut menurut Nofrizal masih sebatas seremoni dan perlu dipertajam lagi.

“Ternyata masih sebatas seremonial. Kita inginnya bersama-sama membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kan banyak itu, lakukan penyuluhan di kelurahan-kelurahan, di sekolah-sekolah. Anak dan perempuan lebih banyak di sekolah. Masa pertumbuhan perlu dilakukan pengawasan. Berapa banyak SD di Kota Pekanbaru, mereka butuh penyuluhan. Di masyarakat juga betapa banyak istri ditelantarkan suami, kegiatannya banyak, tunjukkan kegiatan. Kalau seremonial yang datang itu-itu saja,” pungkasnya.


(1565) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)


© Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. All Rights Reserved