Jum'at, 14 Desember 2018  

TENTANG DEWAN
  Halaman Utama
Daftar Anggota
Hak Dan Kewajiban
Tata Tertib DPRD
Alat Kelengkapan
Fraksi


BERITA
  Terkini
Sekretariat DPRD
Pimpinan
Paripurna
Panitia Khusus
Komisi
Badan Musyawarah
Badan Legislasi
Badan Kehormatan
Badan Anggaran
Aspirasi Masyarakat


PRODUK HUKUM


 
MK pastikan ambang batas sengketa Pilkada masih sama

Terkini
Minggu, 05/03/2017 - 23:54:54 WIB
PEKANBARU -  Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan ambang batas permohonan sengketa hasil Pilkada serentak 2017 masih sama seperti seperti dua tahun lalu.

"Ambang batas masih sama sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada sebagai syarat formal pengajuan sengketa hasil Pilkada 2017," ujar Fajar melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, hari ini.

Meskipun Pasal 158 sempat menuai kritik pada penyelesaian sengketa hasil pilkada 2015 silam, MK tetap konsisten.

Fajar mengatakan pasal mengenai ambang batas ini sudah diuji di MK hingga dua kali dan telah diputus.

Dalam Pasal 158 Ayat (1), provinsi dengan penduduk sampai dua juta jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sementara provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil KPU Provinsi.

(923) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)


© Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. All Rights Reserved